Buka browser di handphone kamu.
Ketik www.isend.com
Klik tombol buka.
www.isend.fun
INDIVIDUALS
10 - 50 Transaksi / Hari
Rp 159.000 / Month
- Kemanan Transaksi 100%
- Dukungan CS 24/7
- Proses Cepat & Mudah
- Maksimal 50 Transaksi Perhari
- Pembayaran Transfer Bank & E-Wallet
- Tidak ada prioritas support
- Maksimal transaksi hanya 50x/24 Jam
- Tidak ada dashboard monitoring
- Membutuhkan Surat izin penjualan Pribadi
TEAM
50 - 150 Transaksi / Hari
Rp 299.000 / Month
- Semua fitur Individu
- Nominal Transaksi maksimal 50 Juta
- Akses Multi-User untuk Tim
- Dashboard Khusus untuk Pantau Transaksi
- Laporan bulanan transaksi
- Biaya lebih tinggi dibanding Individu
- Tidak ada SLA (Service Level Agreement)
- Tidak bisa integrasi API
PERUSAHAAN
Unlimited Transaksi
Rp 599.000 / Month
- Pembukaan Seluruh Fitur iSend
- Maintenance Fitur
- Generate ID Otomatis Peruhasaan
- Api Integrasi untuk Otomasi Transaksi
- Akun Manager Pribadi
- Full Custom iSend Fitur
- SLA ( SERRVICE LEVEL AGREEMENT ) Premium
- Dukungan Integrasi dengan Sistem Perusahaan
- Harga Tertinggi
- Proses onboarding lebih panjang
- Butuh dokumen bisnis perushaan untuk verifikasi
- Dokumen NPWP
www.isend.fun
iSend Rekber : Platform pengamanan transaksi Terverifikasi OJK
Copyright iSend-Rekber
iSend Rekber telah menjadi andalan platform pembayaran pihak ketiga paling aman, dengan sistem enkripsi berlapis untuk melindungi transaksi pengguna.
Apa Itu iSend Rekber?
iSend Rekber adalah layanan perantara transaksi online yang memberikan keamanan lebih bagi pembeli dan penjual. Dalam setiap transaksi, uang dari pembeli akan ditahan sementara oleh iSend Rekber hingga barang yang dibeli diterima sesuai kesepakatan. Setelah itu, dana akan diteruskan kepada penjual, memastikan transaksi yang lebih aman dan meminimalkan risiko penipuan.
www.isend.fun
Langkah rekening bersama di
www.isend.fun
1 : Membuat Iklan
Khusus penjual, diwajibkan untuk membuat iklan terlebih dahulu, guna merilis produk di platform iSend agar produk dapat didaftarkan pihak iSend
2 : Pembeli dan Penjual Sepakat
Terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk segera menyelesaikan transaksi
3 : Pembeli Melakukan deposit kepada pihak iSend
iSend adalah pihak netral yang memegang kendali atas tanggung jawab transaksi
4 : Penjual Mengirim Item kepada pembeli
Penjual mengirim item kepada pembeli sesuai kesepakatan transaksi
5 : Item telah diterima pembeli
Jika item telah diterima pembeli dan dipastikan semuanya aman, maka admin meneruskan dana pembeli kepada penjual
6 : Dana diteruskan ke penjual
Setelah item diterima pembeli, maka pembeli berhak mengkonfirmasi kepada pihak iSend bahwa item telah diterima sesuai kesepakatan, dan iSend berhak meneruskan dana kepada penjual
www.isend.fun
Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, iSend Rekber berkuasa atas:
A. UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN JUAL BELI
UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Mengatur perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
- Pasal 65-66 mengatur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Melarang kartel, monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan dalam perdagangan.
PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
- Marketplace dan platform digital wajib terdaftar di pemerintah.
- Aturan bagi pedagang luar negeri yang menjual ke Indonesia.
Permendag No. 50 Tahun 2020
- Mengatur perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan dalam e-commerce.
B. UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.
- Sanksi bagi pelaku usaha yang memberikan informasi palsu atau menyesatkan.
PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Mengatur tanggung jawab platform digital terhadap keamanan data pengguna.
C. UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE & IT LAW)
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Amendemen: UU No. 19 Tahun 2016)
- Mengatur sahnya kontrak elektronik.
- Pasal 28 ayat 1: Larangan penyebaran berita bohong yang merugikan transaksi elektronik.
- Pasal 45A: Sanksi pidana 6 tahun dan denda Rp1 miliar untuk penipuan online.
UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
- Mengatur keamanan data pelanggan dalam transaksi online.
D. UNDANG-UNDANG TENTANG PENIPUAN DAN KEJAHATAN JUAL BELI
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Pasal 378: Penipuan dalam transaksi jual beli.
- Pasal 372: Penggelapan barang atau uang dalam jual beli.
- Pasal 480: Penadahan (jual beli barang hasil kejahatan).
UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Mengatur sanksi untuk berbagai bentuk penipuan dalam transaksi perdagangan.
E. UNDANG-UNDANG PAJAK PERDAGANGAN
UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- E-commerce wajib bayar pajak (PPN 11%).
- Pajak penghasilan bagi pedagang online dengan omset > Rp500 juta/tahun.
PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak UMKM
- UMKM kena pajak final 0,5% dari omset bruto per tahun.
F. UNDANG-UNDANG KHUSUS UNTUK PRODUK TERTENTU
UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Semua produk makanan dan minuman harus bersertifikat halal jika ingin mencantumkan label halal.
UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Mengatur standar keamanan pangan dan peredaran produk makanan di Indonesia.
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Mengatur jual beli produk farmasi, alat kesehatan, dan obat-obatan.
UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Mengatur perdagangan hasil perkebunan (kopi, kelapa sawit, dll.).
G. UNDANG-UNDANG & PERATURAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN)
- UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- OJK bertugas mengawasi perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank.
- Mengawasi fintech, e-commerce dengan layanan keuangan, serta pinjaman online (pinjol).
- UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Amendemen: UU No. 10 Tahun 1998)
- Mengatur transaksi pembayaran dan pengelolaan rekening bank dalam jual beli.
- UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Mengatur transaksi jual beli saham, obligasi, dan produk keuangan lainnya.
- UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Melindungi dana konsumen di bank jika terjadi kebangkrutan bank.
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Mengatur transaksi jual beli berbasis syariah di sektor keuangan.
- UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)
- Mengatur transaksi digital, asuransi, fintech, dan e-commerce berbasis keuangan.
- POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
- Mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi perbankan, pinjol, dan fintech.
- POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Mengatur fintech lending (P2P lending) dan pinjaman online (pinjol).
- POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Produk Keuangan Digital
- Mengatur sistem pembayaran digital dan transaksi keuangan di e-commerce.
- POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
- Konsumen bisa melapor ke OJK atau LAPS SJK jika terjadi penipuan atau sengketa di layanan keuangan digital.
